JEDADULU.COM; JAKARTA — Perbedaan penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah kembali mewarnai awal ibadah puasa tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah lebih awal mengumumkan bahwa awal puasa dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026.
Bagi sebagian umat Islam, perbedaan ini mungkin menimbulkan pertanyaan. Namun, para pakar astronomi dan falak menjelaskan bahwa ini bukan masalah siapa yang benar atau salah, melainkan perbedaan metodologi dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Peneliti Senior Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa perbedaan kali ini cukup unik karena melibatkan dua konsep hilal yang berbeda: hilal global versus hilal lokal.
Metode Pemerintah: Kombinasi Hisab-Rukyat dengan Kriteria MABIMS
Pemerintah menggunakan pendekatan integrasi hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung) dengan mengacu pada kriteria MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura). Kriteria ini mensyaratkan hilal memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimal 6,4 derajat untuk dapat dinyatakan terlihat.
Hasil pemantauan di seluruh Indonesia pada Selasa, 17 Februari 2026, menunjukkan posisi hilal masih berada di bawah ufuk, dengan ketinggian berkisar antara minus 2,4 derajat hingga minus 0,9 derajat, dan elongasi hanya antara 0,9 hingga 1,8 derajat.
Lantaran kriteria MABIMS tidak terpenuhi, pemerintah menggunakan metode istikmal, yaitu menyempurnakan bulan Syakban menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026.
“Jadi, secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai sidang isbat, Selasa (18/2/2026).
Metode Muhammadiyah: Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)
Muhammadiyah telah mengadopsi metode baru dalam penetapan awal bulan Hijriah, yaitu Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menggantikan metode hisab hakiki wujudul hilal sebelumnya. Prinsip KHGT adalah menyatukan seluruh dunia sebagai satu kesatuan wilayah (ittihadul mathali’) sehingga berlaku satu hari, satu tanggal di seluruh dunia.
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Maesyarah, menjelaskan bahwa KHGT menetapkan standar yang lebih ketat, yaitu:
- Tinggi hilal minimal 5 derajat
- Elongasi minimal 8 derajat
- Ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum pukul 24.00 UTC
Untuk awal Ramadan 1447 H, ijtimak terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19.01 WIB. Meskipun di Indonesia hilal belum memenuhi kriteria, di wilayah Alaska, Amerika Serikat, parameter KHGT telah terpenuhi dengan ketinggian hilal mencapai 5 derajat 23 menit dan elongasi 8 derajat 6 detik.
“Muhammadiyah mendasarkan penetapan awal Ramadan 1447 H pada prinsip ini, karena hilal telah memenuhi parameter secara definitif di Alaska,” kata pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar.
Perbedaan Pendekatan: Matlak Lokal vs Matlak Global
Inti perbedaan terletak pada wilayah (matlak) yang dijadikan acuan. Pemerintah dan ormas seperti NU menggunakan matlak wilayah Indonesia dan Asia Tenggara (wilayatul hukmi) sehingga hanya mengacu pada visibilitas hilal di wilayah tersebut.
Sementara Muhammadiyah dengan KHGT-nya menggunakan matlak global, di mana terpenuhinya kriteria di satu wilayah dunia (dalam hal ini Alaska) dianggap berlaku untuk seluruh dunia. Prinsip ini didasarkan pada konsep fikih ittihad al-mathali’ (kesatuan matlak) dan gagasan universalitas Islam.
Sikap Bijak Menyikapi Perbedaan
PP Muhammadiyah melalui Ketua Umum Haedar Nashir mengingatkan umat Islam untuk menyikapi perbedaan ini secara arif dan bijaksana. Menurutnya, perbedaan metode penentuan awal bulan hijriah merupakan bagian dari khazanah pemikiran Islam (ijtihad) yang wajar terjadi selama belum ada kalender Islam tunggal yang disepakati bersama.
“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain dan tidak merasa paling benar sendiri. Perbedaan harus disikapi dengan arif bijaksana,” pesan Haedar.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 juga menganjurkan umat Islam untuk mengikuti ketetapan pemerintah demi kemaslahatan bersama. Namun, perbedaan metode dan penetapan ini tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing memiliki landasan syar’i dan ilmiah yang kuat.
Pada akhirnya, esensi Ramadan bukan terletak pada perbedaan awal puasa, melainkan pada peningkatan kualitas ibadah, ketakwaan, dan kepedulian sosial. Mari kita hormati perbedaan yang ada dan fokus pada substansi ibadah di bulan suci ini.
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 H bagi yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin.
(Sumber: Kompas, CNN, Antara)
Komentar